Penulis: Lalu Syahril Aprian, (Ketua Bidang Kaderisasi PKC PMII Bali- Nusra)
Memasuki gerbang abad kedua, Nahdlatul Ulama (NU) tidak lagi dapat dibaca semata sebagai organisasi massa keagamaan terbesar di Indonesia. NU telah bertransformasi menjadi aktor geopolitik spiritual global yang memainkan peran penting dalam wacana perdamaian dunia. Sejak didirikan pada 16 Rajab 1344 H (1926 M), NU secara konsisten mengusung prinsip as-shulḥu khair bahwa perdamaian adalah pilihan terbaik melalui mandat Fikrah Nahdliyyah yang moderat (tawassuṭ), seimbang (tawāzun), dan toleran (tasāmuḥ).
Keberhasilan paling fundamental NU pada abad pertamanya terletak pada kemampuannya menyinergikan keislaman dan keindonesiaan secara organik. Di saat banyak gerakan Islam global terjebak dalam dikotomi biner antara negara sekuler dan negara Islam, NU justru menawarkan jalan tengah melalui etos Hubbul Wathan Minal Iman cinta tanah air sebagai bagian integral dari iman. Formula ini bukan sekadar slogan, melainkan strategi kultural-politik yang efektif dalam menjaga kohesi dan integrasi nasional.
Efektivitas tersebut tercermin setidaknya dalam dua ijtihad besar NU. Pertama, penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal melalui Muktamar Situbondo 1984, yang dapat dibaca sebagai ijtihad politik visioner berani, kontekstual, dan berpandangan jauh ke depan. Kedua, gagasan Pribumisasi Islam yang diperkenalkan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang menegaskan bahwa Islam tidak harus mencabut akar budaya lokal, tetapi justru menanamkan nilai-nilai universalnya ke dalam tradisi masyarakat.
Memasuki abad kedua, medan tantangan NU mengalami pergeseran signifikan. Jika abad pertama diwarnai perjuangan mempertahankan kedaulatan fisik dan identitas kebangsaan, maka abad kedua menuntut NU untuk menjawab persoalan kedaulatan digital dan kedaulatan pemikiran. Dalam konteks ini, setidaknya terdapat tiga pilar transformasi yang perlu menjadi fokus utama.
Pertama, transformasi organisasi melalui migrasi dari pola manajemen tradisional menuju tata kelola modern berbasis data dan teknologi, termasuk digitalisasi birokrasi NU. Kedua, penguatan kemandirian ekonomi dengan membangun basis ekonomi jamaah melalui korporasi yang dikelola secara profesional, agar NU tidak terjebak dalam ketergantungan pada politik praktis. Ketiga, penguatan kepemimpinan global, yang tercermin dalam inisiatif R20 (Religion 20) dan pengembangan gagasan Fiqh Peradaban, sebagai upaya NU menawarkan solusi atas krisis kemanusiaan global dan ekstremisme agama.
NU, dengan demikian, dituntut untuk menjadi “tenda besar” bagi kemanusiaan bukan hanya pelindung bagi kaum sarungan, tetapi juga penunjuk arah bagi perdamaian dunia di tengah disrupsi global yang kian kompleks.
Keyakinan saya sederhana: satu abad pertama NU adalah fase survival dan peletakan fondasi. Satu abad berikutnya adalah fase kontribusi dan ekspansi nilai. Dengan modal sosial berupa ribuan pesantren dan jutaan nahdliyin, NU memiliki kapasitas objektif untuk tampil sebagai kompas moral di tengah ketidakpastian dunia modern. Tantangan terbesarnya kini tinggal satu: sejauh mana struktur dan kepemimpinan NU mampu mengimbangi kecepatan perubahan zaman, tanpa kehilangan jati diri tradisionalismenya yang menjadi sumber kekuatan sejak awal.
Leave a Reply