Pertama dalam Sejarah, Muktamar NU ke-35 Dibuka dan Ditutup Presiden Prabowo
Admin
Tim Redaksi / Kontributor Resmi PWNU NTB
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, forum tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut dibuka sekaligus ditutup langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menutup secara resmi Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
Kepastian kehadiran Presiden Prabowo disampaikan Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, setelah sidang pleno dengan agenda pernyataan demisioner Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2021–2026 selesai pada Minggu (30/8/2026) malam.
“Kami ingin menyampaikan bahwa besok, Muktamar NU akan ditutup oleh Bapak Presiden Prabowo,” ujar Gus Ipul di hadapan peserta muktamar.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah membuka Muktamar ke-35 NU pada Kamis (27/8/2026) di Lapangan Untung Suropati, Tambakberas, Jombang.
Dalam pidatonya saat pembukaan, Prabowo bahkan menyampaikan komitmennya untuk kembali hadir menutup muktamar apabila dirinya mendapatkan Kartanu atau Kartu Tanda Anggota NU.
Karena itu, Gus Ipul mengimbau para ulama, peserta, dan delegasi yang masih memiliki kesempatan untuk tetap berada di Jombang dan mengikuti agenda penutupan.
“Untuk para kiai yang masih punya waktu, agar berkenan untuk hadir mengikuti penutupan Muktamar,” kata Gus Ipul.
Menurut Gus Ipul, kehadiran Presiden Prabowo dalam pembukaan sekaligus penutupan menjadi bagian penting dalam sejarah perjalanan Muktamar NU.
“Ini akan jadi sejarah. Untuk pertama kalinya, Muktamar NU dibuka dan ditutup oleh Presiden RI,” tegasnya.
Sejumlah Agenda Strategis Telah Diselesaikan
Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.
Forum lima tahunan tersebut membahas sejumlah agenda strategis organisasi, mulai dari isu kebangsaan, keorganisasian, hingga evaluasi kepengurusan PBNU masa khidmat 2021–2026.
Salah satu agenda penting adalah penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) PBNU periode 2021–2026. Dalam sidang pleno pada Minggu malam, kepengurusan PBNU periode tersebut secara resmi dinyatakan demisioner.
Setelah itu, rangkaian agenda berlanjut dengan proses pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Sembilan kiai kemudian ditetapkan sebagai anggota AHWA berdasarkan hasil rekapitulasi nasional.
Tahapan berikutnya adalah musyawarah AHWA untuk menentukan Rais Aam PBNU, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pemilihan Ketua Umum PBNU.
Pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU menjadi salah satu agenda puncak Muktamar ke-35 NU yang akan menentukan arah kepemimpinan organisasi untuk masa khidmat berikutnya.
Tinggalkan Balasan